hukum harta kekayaan. Teori Harta Kekayaan. hukum harta kekayaan

 
 Teori Harta Kekayaanhukum harta kekayaan  Soedharyo Soimin,2010, Hukum Orang dan Keluarga Presfektif Hukum Perdata Barat/B W, Hukum Islam dan Hukum Adat, Sinar Grafika

Menurut pasal 1 ayat (1) UU No. Di Indonesia, hukum waris terbagi menjadi 3 yaitu Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris. Harta kekayaan. antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Pitlo, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi. sebagainya) yang menjadi kekayaan. Tuhan menciptakan manusia berjenis kelamin pria dan wanita dan sesuai dengan kodrat mereka maka mereka akan hidup saling berpasang-pasangan. Kajian Hukum ini dibuat untuk memberikan gambaran tentang kedudukan unsur menyembunyikan atau menyamarkanPembubaran persatuan harta kekayaan : Pasal 126 KUH Perdata mengatur tentang pembubaran persatuan harta kekayaan dengan mengemukakan 5 buah alasan , yaitu : Karena kematian. Hadikusuma, Hilman, 2000,Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan. 20Ibid. H. Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 100. Akibat Hukum Kepailitan. Harta bersama suami istri. Butar butar, Elisabeth nurhaini - Nama Orang; dalam membicarakan hukum harta kekayaan, tidak terlepas dari pemahaman pengertian hukum perdata, karena hukum harta kekayaan merupakan bagian yang tidak terlepaskan dari hukum perdata. Dengan ditetapkannya putusan pernyataan pailit maka sejak dibacakannya putusan pailit, debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit. Sudah kodratnya manusia tidak dapat hidup abadi di dunia ini, padaialah mempengaruhi status hukum seseorang, harta kekayaan dari orang yang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir. Menurut teori ini, hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban para anggota bersama-sama. 7 . Tinjauan Hukum Harta Bersama 1. Baca Juga: Dalam ilmu pengetahuan Hukum Perdata, perikatan adalah suatu hubungan dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Hal ini disebabkan karena hukum harta kekayaan merupakan bagian yang tidak terlepaskan dari hukum perdata. 191 edia Iuris 4 (2) 2021: 189-214 diberikan hak dan kedudukan yang sama dengan suami dalam UUP. c. 17Pada prosesnya, pembagian harta warisan akan berpatok pada hukum waris yang berlaku. Menurut Prof. 1. adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut. 4 J. Terdapat tiga unsur di dalam warisan yaitu:. Ada empat ketentuan pokok hukum harta perkawinan dalam UU Perkawinan, yaitu Pasal 35 ayat (1) dan (2), Pasal 36 ayat (1) dan (2), Pasal 37 UU Perkawinan dan. Warranty atau dalam (Bahasa Indonesia:Jaminan) adalah barang atau harta kekayaan peminjam (debitur) yang dijaminkan atau dititipkan kepada pemberi pinjaman (kreditur) sebagai jaminan atau sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima jika peminjam tidak dapat melunasi pinjaman atau kewajiban yang harus. C513653s2012 Tersedia # Perpustakaan Fakultas Hukum Undip 346. Nazhir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (“BWI”) melalui Kantor Urusan Agama setempat. serta dilindungi oleh hukum serta dapat dialihkan kepemilikannya. Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang harta warisan tersebut. Harta kekayaan sebagai kriteria dari adanya sebuah perikatan. MAKALAH. tidak terurus. 5 Mochamad Djais, Hukum Harta Kekayaan dalam Perkawinan (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2003), hlm. 3 Ibid. Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, hlm. harta kekayaan. Sedangkan pembentuk undang-undang membagi Hukum Perdata menjadi 4 (empat) buku, yaitu: 1. Yang diatur dalam pasal 1234 KUHPerdata suatu Hukum perjanjian adalah mengatur ikatan /hubungan di lapangan harta kekayaan, dimana suatu subjek hukum berhak atas prestatie (creditor/kreditur) dengan subjek hukum lainnya yang wajib melaksanakan prestatie (debitur). 21 menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Hukum benda merupakan bagian dari hukum harta kekayaan dan diatur dalam buku ke II KUHPerdata, menurut Prof. Hukum waris (Erfrecht), merupakan hukum yang mengatur mengenai benda dan kekayaan seseorang jika ia meninggal dunia. LHKPN memiliki dasar hukum sehingga penyelenggara negara wajib melaporkan LHKPN mereka. Menurut Pasal 499 KUH Perdata, pengertian benda meliputi barang dan hak. Catatan: Bibliografi : halaman 191-194: Bahasa: Indonesia: Bentuk Karya: Bukan fiksi : Target Pembaca: Kelompok khusus: Lokasi Akses Online . 40. Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Barat, Hukum. Pasal 119 Burgerlijk Wetboek (BW) mengatakan: “Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan harta secara bulat antara kekayaan suami dan isteri, sekadar mengenai hal itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain”. Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata, Perikatan diartikan sebagai hubungan hukum yang terjadi diantara 2 (dua) orang atau lebih ,yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimanapihak yang satu berhak atas prestasi dan piah lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat. Diterangkan Indah Sari dalam Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, hukum waris perdata merupakan hukum yang tertua di Indonesia karena. Dasar Hukum Syirkah. Definisi/arti kata 'harta' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah n 1 barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan; barang milik seseorang; 2 kekay. Percampuran kekayaan ini berlaku jika pasangan tersebut tidak menentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan. Arto, Mukti, 2005, Praktek Perkara Perdata. TEMPO. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dicantumkan bahwa, "Harta. Tuntutan ganti rugi ini timbul dari wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 – Pasal 1247 KUH Perdata atau perbuatan melawan hukum dalam bentuk ganti rugi materiil dan imateriil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365. G. KOMPAS. Dalam hal ini, ada ketentuan khusus Namun perlu diketahui bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (“LHKASN”) Di Lingkungan Instansi Pemerintah, seluruh jajaran PNS/ASN juga diwajibkan melaporkan harta kekayaan, secara bertahap dan. Nada. Kansil menjawab pertanyaan ini, sebagai peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban manusia yang bernilai uang. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-undang Kepailitan dan PKPU), “kepailitan” diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim. Kekuasaan orang tua terhadap harta benda anaknya ,meliputi tindakan-tindakan pengurusan dan menikmati hasil dengan. Adanya ahli waris. harta kekayaan hasil kejahatan dapat dikualifisir sebagai tindak pidana pencucian uang. , hlm. Harta kekayaan merupakan segala benda baik berwujud. 4. Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Hukum harta kekayaan terletak pada bidang hukum perorangan Dari keterangan diatas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa harta kekayaan itu adalah: “segala benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomi maupun nilai estetis, yang diakui serta dilindungi oleh hukum serta dapat dialihkan. Dengan kata lain, hukum Inggris lebih menampilkan segi tanggung jawabnya. 2. Objek Hukum. S. Hak-hak tersebut umumnya adalah hak cipta, hak paten, dan hak merek. percampuran harta kekayaan berlaku jika pasangan suami dan istri tidak menentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan. Dalam hukum perdata Barat, tentang masalah harta bersama suami isteri berlaku suatu ketentuan, bahwa sejak saat perkawinan dimulai demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan harta kekayaan isteri. Pasal 467 BW melanjutkan: “jika terjadi, seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya, dengan tidak memberi kuasa. 81,9(56,7$60('$1$5($ meninggal dunia dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan peralihan ini bagi para penerimanya baik dalam hubungan dan perimbangan di antara mereka satu. 2, Agustus (2021), 305-322 311 ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut”. HUKUM BENDA DAN HARTA KEKAYAAN ADAT. ‪Doktor Ilmu Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Jember‬ - ‪‪Cited by 1,611‬‬ - ‪Ilmu Hukum Adat‬. Harta. H. Orang-orang yang berhimpun. tidak hadir. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif , Raja Grafindo Persada, Jakartaadalah mengambil atau menahan barang-barang (harta kekayaan dari kekuasaan orang lain) dilakukan berdasarkan atas penetapan dan perintah Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis. Hukum harta kekayaan mutlak disebut juga dengan hukum kebendaan, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan antara seseorang dengan benda. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara. kodifikasi dan unifikasi hukum dengan cara memasukan hukum Islam ke dalam sistem hukum positif di Indonesia, termasuk dalam hal pemberlakuan hukum waris. diambil. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memang menyatakan bahwa harta kekayaan (uang dan/atau barang) milik negara t id ak bisa disita oleh pengadilan. Dalam Pasal 3 UU TPPU, menunjukkan adanya mens rea untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan. Hukum Keluarga, yaitu semua kaidah hukumyang mengatur hubungan abadi antara dua orang yang berbeda kelamind an akibat-akibatnya. Maka, menurut fikih Islam Indonesia, perkawinan menimbulkan adanya harta bersama dalam perkawinan. Pewarisan : proses beralihnya harta kekayaan (hak dan kewajiban) seseorang kepada para ahli waris. Teori ini dikemukakan oleh Rudolf von Jhering (1818-1892) sarjana Jerman. S. Harta Kekayaan Perjanjian Perkawinan Pemisahan Harta Kekayaan adalah harta yang diperoleh selama perkawinan dimiliki oleh masing. [7-8]. DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT . Hukum kekayaan yang absolut berisi hak kebendaan, yaitu hak yang memberi kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap. Namun, menurut pasal 22 UU 37/2004 terdapat sejumlah harta yang dikecualikan sehingga tidak termasuk ke dalam. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara. Pihak ketiga yang sebenarnya tidak termasuk ahli waris, tetapi bisa menikmati harta peninggalan pewaris. 000,00 (lima belas milyar rupiah). 000. com Abstrak Marriage in. Karena harta kekayaan itu adalah pemersatu kehidupan keluarga, maka pada dasarnya dalam proses pewarisan, tidak dilakukan pembagian atau pada dasarnya harta peninggalan tak dibagi-bagi. Di dalam Pasal 35 ayat (1) UUP disebutkan bahwa: “ Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama ”. b. Benda sebagai kepentingan (Pasal 1354 KUHPerdata) c. Hukum Harta Perkawinan, PT. id - Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang. Baca juga: Asuransi Kematian: Pengertian, Manfaat dan Cara Klaim Pengertian Hukum Waris. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (tengah) menjawab pertanyaan wartawan saat akan meninggalkan Gedung. Dengan demikian para pemilik dalam pemilikan bersama yang. Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya. yang memiliki nilai ekonomi maupun nilai estetis, yang diakui. Kewajiban lain yang menyertai LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan. Buku ajar ini merupakan revisi dari buku ajar "Hukum Keluarga dan Harta Perkawinan". Untuk mereka yang semula tunduk pada BW (KUHPerdata), yang telah menikah sebelum berlakunya UUP, sepanjang mengenai hukum harta perkawinan, tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku pada saat. Hak yang dimaksud dalam hukum harta kekayaan diartikan sebagai suatu hubungan antara subyek hukum dengan obyek hukum yang dilindungi oleh hukum dan. 14 Oleh sebab, itu tulisan ini memebahas bagaimana kebijakan hukum pidana mengenai pidana harta kekayaan dalam RUU KHUP yang pada saat ini masih dalam tahapan pembahasan di DPR RI. Ulasan Lengkap. Dari pengertian di atas, perikatan (verbintenis) adalah hubungan hukum (rechtsbetrekking) oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara. Para ulama sepakat bahwa mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat wajib zakat, sebagaimana ketentuan dalam syara'. , M. , 2012, Hukum Harta Kekayaan Perkawinan, Cet. subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi, sedangkan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (“LHKPN”) pada prinsipnya merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara Negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. badan hukum memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurus atau pendirinya, sehingga tanggung jawab pengurus sebatas pada harta kekayaan perusahaan. Sebagai bentuk komitmen untuk memberantas korupsi yang sejalan dengan UNCAC, sudah sepatutnya Indonesia juga mengatur mengenai pemidanaan terhadap pejabat negara. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119, disebutkan bahwa “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang halyang termasuk harta kekayaan dalam perkawinan adalah: 1. Sebagai perusahaan badan hukum akta pendirian yang memuat 1 Abdulkadir Muhammad, Hukum perusahaan indonesia (cetakan keempat Revisi), Bandung: PT. Hak mutlak: berlaku terhadap setiap orang, baik hak-hak atas benda maupun hak-hak atas barang tidak berwujud, seperti hak milik, hak usaha. HUKUM HARTA KEKAYAAN. ada tiga basis pemajakan untuk pajak kekayaan yaitu penghasilan, konsumsi, dan kekayaan. Hukum Waris. Hukum Harta Kekayaan Harta kekayaan adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan seseorang Bila orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum maka harta kekayaan merupakan objek hukum, harta kekayaan itu secara garis besarnya meliputi 1. Untuk istilah “Hukum Harta dan hukum harta perkawinan tidak lain Perkawinan” ada pula yang meng-merupakan hukum kekayaan keluarga gunakan istilah “Hukum Harta Benda (J. merupakan bagian dari hukum harta kekayaan (vermogensrecht). Berdasarkan transfer kekayaan. KOMPAS. PDDikti adalah Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Dimana semua informasi dan statistik tentang perguruan tinggi di indonesia di sajikan secara real time dan akurat. Asalkan, ia diakui sebagai karunia dan amanah dari Allah SWT. Pengertian Hukum Harta Kekayaan. hukum Waris Islam atau ilmu faraidh adalah ilmu yang diketahui. terpisah, harta kekayaan dalam perseroan terbatas, perkawinan, harta benda dalam perkawinan, akibat hukum putusnya perkawinan. , pada rasionalnya perjanjian pra nikah dibuat untuk menghindari peraturan sistem yang di atur oleh BW, yang menganut sistem percampuran harta kekayaan dalam perkawinan Segala harta baik harta bawaan. Definisi Harta. Andy Hartanto, Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Laksbang Grafika 2012). Disusun guna memenuhi salah satu syarat akademis dalam menyelesaikan program Strata Satu (S1) dan memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayat), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas. Perkawinan” yang merupakan terjemah-an dari kata Huwelijks goderen recht, Hukum kekayaan keluarga sedangkan Hukum Harta Perkawinan Menghukum kekayaan tidak wajar. Sumber dalam arti materiil adalah sumber dalam arti B. Apa yang dimaksud dengan Hukum Harta Kekayaan? C. adanya hubungan hukum; 2. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (“UU No. Hukum Waris Perdata di Indonesia, Foto: Pixabay. Benda sebagai kenyataan hukum (Pasal 1263 KUHPerdat) d. Benda sebagai perbuatan hukum (Pasal 1792 KUHPerdata) 2. Hukum benda adalah keseluruhan aturan normatif hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara sesama subjek hukum yang berkenaan dengan benda hak-hak kebendaan21 Benda merupakan suatu barang berwujud dan dapat diraba, tidak memiliki nyawa serta tidak. Hukum Perikatan ( Verbintenissen recht) adalah aturan yang mengatur hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberi hak pada salah satu pihak dan memberi kewajiban pada pihak yang lain atas sesuatu prestasi. Ayat Al-Quran Tentang Harta Kekayaan Beserta Pembahasannya. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline. harta kekayaan adalah terjadinya persatuan yang bulat sebagaimana di nyatakan dalam KUHPerdata Pasal 119. Meliputi dalam berbagai bidang yang luas terkait dengan proses dan produknya, mulai dari bidang teknologi yang meliputi invensi dan inovasi sampai bidang seni dan sastra yang merupakan hasil dari proses kreativitas manusia melaluiMenghukum kekayaan tidak wajar. Ada seseorang yang. bhp. Harta Kekayaan Dalam Perkawinan Harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Damanhuri HR dalam Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama menerangkan bahwa arti formal perjanjian perkawinan atau perjanjian kawin adalah tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara calon suami istri. Menurut terminologi (istilah) ilmu hukum, objek hukum disebut pula ”benda atau barang,”. Dalam hukum adat, proses peralihan harta kekayaan ini dapat terjadi pada saat pewaris telah meninggal dunia, ataupun sebelum pewaris meninggal dunia, yang diwariskan adalah harta milik pewaris yang dapat berwujud maupun tidak berwujud. 2 Secara umum, Hukum harta kekayaan ini terdiri atas hukum kebendaan Dapat mengetahui konsep harta bersama dalam hukum islam 4 BAB II PEMBAHASAN A. “Perlindungan Hukum Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Seseorang Yang Diduga Meninggal Dunia (Afwezigheid)” dapat terselesaikan. (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994), hal. Ini sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU KPKPU”). Pasal 119 KUH Perdata menentukan bahwa sejak saat perkawinan dilangsungkan secara hukum terjadi kebersamaan harta kekayaan di antara suami dan istri, sepanjang para pihak tidak. HUKUM HARTA KEKAYAAN. Sudah kodratnya manusia tidak dapat hidup abadi di dunia ini, padasebagainya) yang menjadi kekayaan. Hukum Harta Kekayaan H!k!m Harta Kekayaan memk pengertan peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hak dan kewa|ban Subyek Hukum (Indvdu dan/atau Badan Hukum) terhadap Obyek Hukum (Benda, Per|an|an d) yang berna uang/ bersfat ekonom. 8 Dalam hukum positif di Indonesia, masalah harta bersama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Kitab. 8/2010”). Pasal 119 Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta. Sedangkan yang dimaksud ahli waris adalah orang-orang yang menggantikan kedudukan si pewaris dalam bidang hukum harta kekayaan, karena meninggalnya. yang dipublikasikan pertama kali pada Kamis, 25 Februari 2021. STATUS HUKUM HARTA KEKAYAAN YAYASAN YANG DIKUASAI ATAS NAMA PRIBADI OLEH ORGAN YAYASAN (Doni Semapta, 142112029, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Progran Studi Magister Hukum, 2018, 132 halaman, 2018) ABSTRAK Yayasan adalah badan hukum yang terdiri dari kekayaan yang dipisahkan. S. Dengan membaca dan meneliti hukum-hukum syara’ yang menyangkut masalah ekonomi tersebut, nampaklah bahwa Islam telah menjelaskan bagaimana seharusnya harta kekayaan (barang dan jasa) diperoleh, juga menjelaskan bagaimana manusia mengelola (mengkonsumsi dan mengembangkan) harta tersebut serta. Bukan sebaliknya, merampas hartanya, tetapi membiarkan pelaku tak tersentuh hukum. d. H.